Izin Usaha Resmi Jadi Syarat Ikut Tender dan Kerja Sama Bisnis Besar, Ini Alasannya

Jika suatu kegiatan usaha mencakup lebih dari satu KBLI, PP baru memungkinkan pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu KBLI dalam satu kegiatan usaha untuk menggunakan satu dokumen lingkungan yang terpadu. 

Tujuannya adalah agar proses perizinan usaha menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan layanan perizinan jadi lebih baik. 

Pastikan kamu memahami dan memenuhi semua komitmen ini sesuai tenggat waktu agar perizinan usaha kamu valid sepenuhnya.

Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi para pengusaha, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengikuti prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu. 

Izin Lingkungan diperlukan untuk usaha yang kegiatannya dapat berdampak pada lingkungan. Izin ini memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi peraturan perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan kontrol emisi.

NIB menjadi pintu masuk menuju banyak kemudahan, dari akses permodalan, fasilitas pemerintah, hingga peluang ekspor. Berikut panduan lengkap dan terbaru untuk mendaftarkan NIB secara mandiri dan gratis.

Untuk memperoleh SKDU, pemilik usaha harus mengajukan permohonan kepada kantor kelurahan setempat dengan melampirkan dokumen yang membuktikan tempat usaha dan bukti kepemilikan atau sewa.

Hal ini juga memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai bentuk bantuan dan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan.

Semua rencana pengembangan ini akan jauh lebih mudah dieksekusi jika fondasi legalitas usahamu sudah kuat. Perizinan usaha menjadi dasar yang kokoh untuk setiap ekspansi bisnismu.

Dalam penjelasannya, pemerintah menyebut bahwa sistem perizinan berbasis risiko yang selama ini digunakan masih perlu disempurnakan. 

Memahami berbagai jenis perizinan yang diperlukan untuk menjalankan UMKM di Indonesia adalah langkah penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, memiliki izin usaha yang lengkap juga akan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan mitra bisnis. 

Padahal, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tiket menuju pengembangan bisnis yang lebih profesional. Artikel ini akan mengubah perspektif kamu tentang pentingnya legalitas usaha, mulai dari proses pendaftaran hingga manfaat yang akan kamu dapatkan!

OSS bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis perizinan yang sebelumnya terpisah-pisah, sehingga memudahkan pengusaha untuk mengurus izin usaha secara efisien dalam satu System electronic.

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Untuk mendapatkan izin lokasi usaha, pengusaha harus mengajukan permohonan ke pemerintah daerah setempat dan melampirkan rencana penggunaan lahan.

Sertifikasi halal kini jadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha produk konsumsi di Indonesia. Sertifikasi halal…

IUMK atau Izin Usaha Mikro dan Kecil merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah sebagai bukti legalitas usaha bagi pelaku bisnis skala mikro dan kecil. Dokumen ini menjadi pendukung utama bagi kamu yang ingin menjalankan usaha secara legal dan profesional.

Perjalanan mengurus IUMK memang terdengar rumit, tetapi dengan panduan yang tepat, kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jangan biarkan ketakutan akan birokrasi menghentikan mimpi bisnismu!

Butuh pendampingan hukum profesional dalam mengurus izin usahamu? Kontrak Hukum hadir sebagai solusi! Tim kami siap membantu kamu merampungkan seluruh proses perizinan dengan cepat, tepat, dan terpercaya. 

Untuk panduan lebih lanjut, kunjungi dan dapatkan insight menarik lainnya seputar pengembangan bisnis dan UMKM hanya di kanal FYB detikcom!

Memahami perbedaan antara usaha mikro dan kecil sangat penting bagi kamu yang ingin membangun bisnis. Setiap kategori usaha memiliki karakteristik, batasan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

UMKM yang menjalankan usaha di sektor yang berpotensi berdampak pada lingkungan, seperti industri manufaktur atau pengolahan, wajib memiliki izin lingkungan. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Kunjungi laman resmi OSS di oss.go.id. Pilih opsi "Daftar" dan ikuti petunjuk untuk membuat akun. Kamu akan diminta memasukkan knowledge dasar dan melakukan verifikasi melalui email.

Bagi bisnis yang beroperasi di dunia maya, Izin Usaha E-Commerce wajib dimiliki. Izin ini memastikan bahwa platform e-commerce mematuhi hukum perlindungan konsumen dan praktik bisnis yang adil.

Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.

Dengan mengantongi perizinan usaha yang sesuai, bisnismu secara otomatis diakui oleh negara. Ini memberikan kepastian hukum dan melindungi bisnismu dari potensi masalah authorized di kemudian hari.

Dokumen Pendukung Usaha, ada beberapa dokumen pendukung seperti akta pendirian usaha, surat keterangan dari domisili setempat, surat pajak hingga pernyataan kepemilikan usaha

Selain itu, aturan baru ini juga dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan pertama adalah apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Alasan kedua adalah apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.

DJP bukan saja memungut dan mengumpulkan pajak namun juga memberikan insentif more info dan perbaikan pelayanan. Optimalisasi penerimaan pajak tahun 2023 disertai dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak untuk mendukung perekonomian.

lebih dari satu dasawarsa silam. Dalam penelitian mereka pada 2007 terhadap negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia, para ahli ekonomi Lender Dunia menyoroti bahwa penghambat pertumbuhan dan kesejahteraan sosial di kawasan tersebut adalah karena pekerja dan pelaku usaha sektor informal, yang notabene tidak terdeteksi sistem negara, sebagian besar bukan merupakan pembayar pajak yang patuh.

(2019) menyatakan bahwa secara teoritis maupun empiris, pada umumnya terdapat lima faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menunjang tingkat kepatuhan pembayaran pajak. 

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak tersebut salah satu pemicunya adalah fondasi ekonomi Indonesia yang memang belum kokoh. Struktur ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang dari pendapatan penduduk yang bekerja di sektor casual ketimbang official.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan).

Hanya saja selama ini DJP memiliki keterbatasan menentukan trafik wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut PPN PMSE (nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam satu tahun dan/atau jumlah pengakses di Indonesia melebihi 12.

Meskipun secara harfiah pajak dimaknai sebagai pungutan yang bersifat wajib dan memaksa, DJP tidak pernah melakukan kesewenang-wenangan dalam mengelola perpajakan di Indonesia.

bermunculan sebagai sarana jual beli barang dan jasa secara daring. Awal Desember 2023, jumlah pelaku UMKM yang beralih ke ranah electronic di Indonesia tercatat sebanyak 27 juta. Namun, DJP kesulitan mendata pelaku UMKM yang beralih ke ranah digital tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengukir prestasi emas di lembaran baru sejarah Indonesia. Selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2021 hingga 2023 DJP berhasil memenuhi bahkan melampaui concentrate on penerimaan pajak yang diamanahkan pemerintah.

Pertama kalinya DJP melakukan pembentukan komite kepatuhan yang mampu menajamkan langkah-langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak. DJP juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan perluasan foundation pemajakan terutama basis ekonomi digital. Di antaranya yaitu pengawasan pasca

Diharapkan kinerja penerimaan pajak yang telah mengalami pemulihan yang kuat setelah mengalami penurunan karena pandemi covid-19 dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya Begitu juga dengan sumber penerimaan APBN lainnya sehingga tetap menjadi motor pengerak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia.

Diprediksi dengan adanya Coretax itu, rasio pajak akan meningkat hingga mencapai 12 persen. Melalui sistem informasi terintegrasi yang memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dan penggabungan NIK sebagai NPWP diharapkan akan mendongkrak kepatuhan pajak.

wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan;